Mataram (Suara NTB)
DPRD NTB menyarankan agar PT PLN selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Gerung Lombok Barat agar berhenti berjanji tentang waktu operasional pembangkit dengan kapasitas 1x25 MW itu. Setelah sebelumnya, dalam kunjungan lapangan Komisi III (Bidang Infrastruktur) DPRD NTB, pertengahan April lalu ke lokasi pembangunan PLTU Jeranjang, PLN menargetkan komersial operasi perdana atau Commercial Operation Date (COD) pada akhir Mei ini. Karena alasan alat mengalami kerusakan, jadwal operasional molor lagi.
‘’Kita ingatkan agar PLN berhenti berjanji karena sudah berulang kali target itu tidak pernah bisa terealisasi. Yang jelas sekarang, segera mungkin operasional tanpa harus mengekspos kepada masyarakat . Yang penting sekarang adalah segera mewujudkan tanpa harus berjanji karena itu akan terus merusak citra pemerintah,’’ kata anggota Komisi III DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM yang dikonfirmasi terkait molornya operasional PLTU Jeranjang yang kesekian kalinya.
Ia pun menyerahkan dan mendesak pejabat auditor seperti BPK dan KPK untuk menelusuri mega proyek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 296,3 miliar bersumber dari APBN itu. ”Kalau kita lihat dari pelaksanaan proyek penuh dengan tanda tanya, tidak menutup kemungkinan. Ketika ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu aparat hukum bisa mengambil sikap,”tegasnya.
Karena, sumber pembiayaan bersumber dari APBN, maka dirinya mendesak juga komisi terkait di DPR RI untuk mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi bergaia proyek PLN di daerah. Selain, melakukan evaluasi internal, BPK juga diminta melakukan audit sebagai bentuk evaluasi agar dapat dijadikan pembelajaran pada proyek-proyek selanjutnya.
Terhadap molornya peresmian PLTU Jeranjang, kemudian yang diusulkan diresmikan jaringan transmisi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sepanjang 83 km dan berdaya 150 KV sekaligus delapan gardu induk yang menyambungkan Ampenan-Jeranjang-Sengkol dianggap hanya main kucing-kucingan PLN. Sebab PLN sudah sering berjanji kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah mengekspos kepada masyarakat tetapi kenyataannya terus molor. “Masyarakat akhirnya bosan dengan janji-janji, karena beroperasinya PLTU Jeranjang akan dianggap sebagai bentuk keberhasilan kinerja pemerintah tetapi kenyatannya tidak,”tandasnya.
Saat berkunjung ke PLTU Jeranjang beberapa waktu lalu pihak PLN menjelaskan progres pengerjaan PLTU berkapasitas 1x25 MW itu sudah mencapai 90.9 persen. Pada tanggal 20 April, proyek itu akan memasuki tahap sinkronisasi/sudah masuk sistem jaringan.Sebenarnya tahap sinkronisasi direncanakan pada 20 Feberuari 2011, namun karena kendala teknis sehingga diundur lagi menjadi tanggal 20 April 2011.(nas)
Sumber : Suara NTB
DPRD NTB menyarankan agar PT PLN selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Gerung Lombok Barat agar berhenti berjanji tentang waktu operasional pembangkit dengan kapasitas 1x25 MW itu. Setelah sebelumnya, dalam kunjungan lapangan Komisi III (Bidang Infrastruktur) DPRD NTB, pertengahan April lalu ke lokasi pembangunan PLTU Jeranjang, PLN menargetkan komersial operasi perdana atau Commercial Operation Date (COD) pada akhir Mei ini. Karena alasan alat mengalami kerusakan, jadwal operasional molor lagi.
‘’Kita ingatkan agar PLN berhenti berjanji karena sudah berulang kali target itu tidak pernah bisa terealisasi. Yang jelas sekarang, segera mungkin operasional tanpa harus mengekspos kepada masyarakat . Yang penting sekarang adalah segera mewujudkan tanpa harus berjanji karena itu akan terus merusak citra pemerintah,’’ kata anggota Komisi III DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM yang dikonfirmasi terkait molornya operasional PLTU Jeranjang yang kesekian kalinya.
Ia pun menyerahkan dan mendesak pejabat auditor seperti BPK dan KPK untuk menelusuri mega proyek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 296,3 miliar bersumber dari APBN itu. ”Kalau kita lihat dari pelaksanaan proyek penuh dengan tanda tanya, tidak menutup kemungkinan. Ketika ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu aparat hukum bisa mengambil sikap,”tegasnya.
Karena, sumber pembiayaan bersumber dari APBN, maka dirinya mendesak juga komisi terkait di DPR RI untuk mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi bergaia proyek PLN di daerah. Selain, melakukan evaluasi internal, BPK juga diminta melakukan audit sebagai bentuk evaluasi agar dapat dijadikan pembelajaran pada proyek-proyek selanjutnya.
Terhadap molornya peresmian PLTU Jeranjang, kemudian yang diusulkan diresmikan jaringan transmisi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sepanjang 83 km dan berdaya 150 KV sekaligus delapan gardu induk yang menyambungkan Ampenan-Jeranjang-Sengkol dianggap hanya main kucing-kucingan PLN. Sebab PLN sudah sering berjanji kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah mengekspos kepada masyarakat tetapi kenyataannya terus molor. “Masyarakat akhirnya bosan dengan janji-janji, karena beroperasinya PLTU Jeranjang akan dianggap sebagai bentuk keberhasilan kinerja pemerintah tetapi kenyatannya tidak,”tandasnya.
Saat berkunjung ke PLTU Jeranjang beberapa waktu lalu pihak PLN menjelaskan progres pengerjaan PLTU berkapasitas 1x25 MW itu sudah mencapai 90.9 persen. Pada tanggal 20 April, proyek itu akan memasuki tahap sinkronisasi/sudah masuk sistem jaringan.Sebenarnya tahap sinkronisasi direncanakan pada 20 Feberuari 2011, namun karena kendala teknis sehingga diundur lagi menjadi tanggal 20 April 2011.(nas)
Sumber : Suara NTB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan komentar, saran dan kritik anda yang membangun.