H. Ahmad Tauhid |
Bagi Wildan menjadi oposisi bukanlah hal yang memalukan bagi PPP. Bahkan jika itu terjadi, Ia menganggap oposisi adalah jalan terhormat.”Yang terpenting adalah bagaimana kami membela dan menyuarakan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Sekadar diketahui, posisi PPP dalam pergantian alat kelengkapan dewan yang rencananya akan digelar awal Mei mendatang cukup kritis. Dua kader PPP yang saat ini menjabat ketua Badan Kehormatan (BK) yaitu H. Husni Thamrin dan Ketua Komisi II H. Wildan sendiri belakangan posisinya digoyang.
Beberapa partai besar yang saat ini tak bisa menempatkan kadernya di kursi pimpinan alat kelengkapan dewan seperti Partai Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan tampaknya sudah siap mengudeta kursi yang kini diduduki kader PPP dan PKS.
Sementara, salah satu anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi PKS, H. Ahmad Tauhid mengatakan, PKS berharap bisa menempatkan satu wakilnya dalam kursi ketua alat kelengkapan dewan. Namun, jika itu tidak bisa tercapai, PKS menyatakan kesiapannya menjadi Oposisi seperti halnya PPP.”Jika tidak ada kader kami yang menempati posisi ketua pada alat kelengkapan dewan, saya rasa tidak masalah. Syaratnya, pemilihan dilakukan secara fair, objektif, dan transparan,” Kata Tauhid.
Kader PKS Lainnya, TGH. Ahmad Muchlis mengatakan, pemilihan alat kelengkapan dewan harus dilakukan berdasarkan jumlah suara. Artinya, seperti formasi yang ada saat ini.”Kursi pimpinan dewan kan sudah ditempati tiga partai peraih suara terbanyak. Nah untuk alat kelengkapannya tentu idealnya dibagi ke perwakilan partai yang mempunayai suara di bawah tiga partai tersebut,” jelas pria yang saat ini masih menjabat ketua komisi I DPRD Kota Mataram tersebut. (Oni)
Sumber : Lombok Post
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan komentar, saran dan kritik anda yang membangun.